This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
Breaking News
Pengajuan SPM LS Kontraktual dengan BAST 1 s.d. 31 Agustus 2017 paling lambat tgl.15 September 2017
KPPN Medan II Jalankan Program “Perbendaharaan Go Green”

Bagaimana menurut anda tampilan dari website kami?

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP versi 14 Juni 2016 (untuk THR & Gaji-13)

Print
Category: Aplikasi GPP Created on Saturday, 18 June 2016

LINK DOWNLOAD

 

Pengajuan SPM THR (Tunjangan Hari raya) dan Gaji ke-13 menunggu diterbitkannya PP & PMK tentang Pembayaran Gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya. Silahkan siapkan dahulu file GPP-nya, untuk SPM dapat menyusul kemudian.

PENDAHULUAN

Update Aplikasi GPP/BPP/DPP versi tanggal 10 Juni 2016 ini adalah update aplikasi Pembuatan Tunjangan Hari Raya tahun 2016, penambahan tunjangan fungsional baru dan perbaikan beberapa eror aplikasi.

SATKER YANG BELUM MELAKUKAN UPDATE APLIKASI 8 JANUARI 2016

Bagi satker yang belum melakukan update Aplikasi GPP/BPP/DPP versi tanggal 08 Januari 2016 bisa langsung melompat menggunakan update Aplikasi tanggal 14 Juni 2016 ini. Jadi tidak perlu melalui update versi tanggal 08 Januari 2016 terlebih dahulu.

HAL-HAL BARU DALAM UPDATE APLIKASI

1. Penambahan jenis gaji baru untuk proses Tunjangan Hari Raya

Proses pembuatan Tunjangan Hari Raya sama seperti memproses gaji bulan ke 13, yaitu dengan memilih dasar pembayaran yaitu gaji bulan Juni 2016. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

  1. Gaji bulan Juni 2016 harus di load master terlebih dahulu
  2. Isian bulan adalah 06 dan tahun 2016 (isian bulan bukan 13 / 14 )
  3. Isikan jenis gaji = 9 (Tunjangan Hari Raya)
  4. Muncul ambil master, dan pilih gaji Induk Juni 2016
  5. Centang semua pegawai yang berhak Tunjangan Hari Raya
  6. Klik tombol Proses dan Simpan. Tunjangan Hari Raya ini hanya terdiri dari gaji pokok, pembulatan (jika ada), Tunjangan PPh dan Potongan PPh.
  7. Bagaimana jika gaji Juni adalah Gaji terusan/ susulan, maka pembuatan THR dilakukan secara terpisah dengan menggunakan nomor gaji yang baru. Jadi misalkan di satker anda ada Gaji Induk Juni, Gaji Terusan Juni, dan Gaji Susulan Juni. Maka Tunjangan Hari Raya akan diproses sebanyak 3 kali dan menghasilkan 3 nomor gaji.
  8. Hasil Cetakan Tunjangan Hari Raya : Elemen yang muncul hanya gaji pokok saja, pembulatan (jika ada) dan PPh. Namun jika PPh tidak muncul tidak masalah sebab setelah dihitung memang masih dibawah PTKP.
  9. Misalkan ada pegawai yang mengalami kenaikan pangkat/KGB sedangkan gaji Juni 2016 masih menggunakan pangkat/masa kerja lama apakah bisa dimintakan kekurangan Tunjangan Hari Raya? Bisa dimintakan. Pada menu kekurangan gaji ketika mengambil gaji baru/gaji lama memilih jenis gaji : THR. Lalu klik tombol Hitung Gaji (untuk Gaji baru dan gaji Lama)

Catatan :

  1. Misalkan No Agenda SK Perubahan KGB/Kenaikan Pangkat ini pernah dimintakan pada kekurangan gaji sebelumnya maka SK perubahan ini tidak bisa dimintakan lagi sebab nanti ketika di KPPN akan tervalidasi bahwa SK ini sudah pernah dimintakan kekurangan sebelumnya.
  2. Maka solusinya adalah merekam ulang SK KGB/Kenaikan Pangkat lagi dengan nomor agenda yang baru, namun tidak perlu di default (1), tidak perlu. Sebab SK ini hanya dipergunakan untuk membuat kekurangan gaji THR/13 saja. Kemudian membuat kekurangan gaji dengan memilih nomor agenda SK ini.
  3. Di KPPN harus dikirim juga perekaman SK ini, satker dapat berkomunikasi dengan KPPN perihal perekaman SK ulangan ini. Satker dapat mengirimkan SK baru ini dengan menggunkaan menu Kirim > Kirim Data Kelengkapan SK. Dan diterima di aplikasi KPPN menggunakan menu Pegawai > Terima Data Kelengkapan SK.

2. Update Referensi Uang Lembur mengikuti SBM Tahun 2016

Lalu apakah bisa dimintakan kekurangan uang lembur? Bisa di aplikasi juga sudah disediakan menu kekurangan uang lembur karena perubahan tarif. Syarat lembur.

3. Referensi Tunjangan Fungsional Baru

  1. Fungsional Pembina Jasa Konstruksi : belum ada Perpres Besaran Rupiah sehingga nilai tunjangan masih NOL
  2. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa : belum ada Perpres Besaran Rupiah sehingga nilai tunjangan masih NOL
  3. Fungsional Penyelidik Bumi, sudah terdapat Perpres dan SE Dirjen Perbendaharaan no SE-8/PB/2016

4. Koreksi Aplikasi untuk pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Keimigrasian dimana nilai besaran Tunjangan juga masih NOL karena Perpres besaran tunjangan belum ada.

Selama ini aplikasi GPP tervalidasi tidak mendapatkan tunjangan umum, maka update kali ini sudah bisa mendapatkan tunjangan umum. Lalu bagaimana jika selama ini tidak mendapatkan tunjangan umum? Apakah bisa dimintakan? Bisa yaitu dengan memintakan kekurangan gaji tunjangan umum.

5. Koreksi untuk tunjangan umum bagi pegawai yang memiliki tunjangan bahaya radiasi, pada update aplikasi 8 Januari 2016 bagi pegawai yang memilih tunjangan bahaya radiasi (tunjangan lain/resiko) maka tidak mendapatkan tunjangan umum. Informasi awal komunikasi dengan BKN tidak mendapatkan tunjangan umum, oleh sebab itu pada aplikasi divalidasi, namun setelah rapat intensif dengan BKN dinyatakan bahwa tetap mendapatkan tunjangan umum jika memilih tunjangan bahaya radiasi. Maka pada update kali ini hal ini sudah diperbaiki. Lalu bagaimana jika selama ini tidak mendapatkan tunjangan umum? Apakah bisa dimintakan? Bisa yaitu dengan memintakan kekurangan gaji tunjangan umum. Tata cara pembuatan tunjangan umum ada di halaman terakhir file ini.

6. Penggabungan rekap untuk pencetakan rekap uang makan.

Disebabkan banyak permintaan dari satker untuk penggabungan uang makan untuk beberapa anak satker, maka pada update kali ini ditambahkan tombol penggabungan rekap uang makan, seperti halnya pada cetak rekap gaji.

7. Pengetatan validasi surat keterangan kuliah yang sudah kedaluarsa atau lebih dari 1 tahun

Pada aplikasi sebelumnya validasi ini sebenernya sudah ada namun hanya tervalidasi jika isian anak benar-benar diisi kuliah, jika diisi yang lain misalkan diisi sekolah maka tidak terkena validasi. Hal ini sudah diperbaiki, jadi sekarang asalkan diatas 21 tahun maka akan terkena validasi jika surat keterangan kuliah lebih dari 1 tahun

Hits: 2177