This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
Breaking News
Hasil liga champions: Juventus 2 - 0 olympiakos, PSG 3 - 0 Muenchen, CSKA 1 - 4 MU, Qarabag 1 - 2 Roma, Sporting 0 - 1 Barca, Atletico 1 - 2 Chelsea
Pengajuan SPM LS Kontraktual dengan BAST 1 s.d. 31 Agustus 2017 paling lambat tgl.15 September 2017
KPPN Medan II Jalankan Program “Perbendaharaan Go Green”

Bagaimana menurut anda tampilan dari website kami?

Sangat Bagus - 66.7%
Bagus - 16.7%
Cukup - 8.3%
Kurang Bagus - 8.3%

Total votes: 12

Penegasan Pelaksanaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER 31/PB/2016 tentang Tatacara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN yang dibebankan pada APBN

Print
Category: Berita Created on Tuesday, 30 August 2016

 

 

Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan Direktur Jendral perbendaharaan No.PER 31 / PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

          Dalam rangka kelancaran sistem pembayaran belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah  Non Pegawai Negeri ( PPNPN), pembayaran penghasilan PPNPN perlu di lakukan dengan menggunakan aplikasi yang seragam.

Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilan nya dibeban kan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi :

a.  PPPK/staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada Kementrian Negara/Lembaga;

b.  Komisioner/pegawai negeri non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural;

c.  Dokter/Bidan PTT;

d.  Dosen/Guru tidak tetap;

e.  Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat    

     perjanjian    kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional

     kantor,dan

f.   Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilan nya bersumber dari APBN.

 

Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk:

a.  Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU.

b.  Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

 

Pembayaran Penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal  adalah Penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk  pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.

Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan,paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus (rapel).

 

 
   

 Pengajuan permintaan pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan aplikasi pada satker yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu salah satu menu pada aplikasi SAS. Update aplikasi SAS untuk satker dan KPPN dapat di unduh pada website Perbendaharaan/intranet perbendaharaan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan, penghasilan PPNPN dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan :

 

a.  Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagai mana telah diubah terkahir kali dengan peraturan presiden No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, bahwa batas paling tinggi gaji / upah (penghasilan) perbulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

b.  Batas paling rendah gaji/upah (penghasilan) perbulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan         bagi PPNPN adalah sebesar Upah Minimum Regional (UMR) terendahatau honorarium terendah berdasarkan peraturan          Menteri Keuangan yang mengatur tentangStandar Biaya Masukan, pada saat ini yaitu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh    ratus ribu rupiah).

c.  Dalam hal terdapat penghasilan PPNPN yang baru pertama kali dibayarkan  untukbeberapa   bulansekaligus (rapel),                 potongan iuran jaminan kesehatan pertama kali dikenakan terhadap penghasilan 1 (satu) bulan terakhir.                                     Sedangkan pembayaran penghasilan untuk beberapa bulan sekaligus (rapel) bagi PPNPN yang pada bulan sebelumnya           pernah dibayarkan oleh satker berkenaan, potongan iuran jaminan kesehatan dikenakan terhadap penghasilan setiap bulan.

 

d.  Kelengkapan SPM pembayaran penghasilan PPNPN, yaitu 

    1)  Daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima dari aplikasi SAS;

    2) SSP (dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21);

    3)  ADK SPM; dan

    4)  ADK PPNPN 

Pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan aplikasi SAS dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal dimaksud dinyatakan berlaku, atau pada pembayaran yang dilaksanakan mulai bulan September 2016.

 

             Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Hits: 835