This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
Breaking News
Pengajuan SPM LS Kontraktual dengan BAST 1 s.d. 31 Agustus 2017 paling lambat tgl.15 September 2017
KPPN Medan II Jalankan Program “Perbendaharaan Go Green”

Bagaimana menurut anda tampilan dari website kami?

Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN

Print
Category: Layanan Created on Saturday, 01 January 2011

rekonRekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember yang sama.

Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir.

Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK).

Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2Lk tersebut satker belum mengirimkan laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

 

Dokumen yang disampaikan untuk rekonsiliasi adalah :

 

  1. Arsip Data Komputer (ADK)
  2. Register Pengirimak ke KPPN
  3. Copy register pengirimak ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya
  4. Laporan Realisasi Anggaran (khusus Laporan Semester I/II)
  5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
  6. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
  7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
  8. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
  9. Neraca SAKPA
  10. Neraca SIMAk-BMN
  11. Catatan atas Laporan Keuangan-CaLK (khusus Laporan Semester I/II)
  12. Rekening koran
  13. SSBP/SSPB

 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara dapat disampaikan bersamaan dengan rekonsiliasi dengan dilampiri Rekening Koran.

 

DASAR HUKUM :

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara
  • PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  • PMK-104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup  Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga

APLIKASI REKONSILIASI (E-REKON-LK)

Adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016. Dengan e-Rekon, diharapkan:

  • Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah (dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN).
  • Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh K/L, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
  • Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN (dalam rangka rekonsiliasi) sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan.

Proses Bisnis Aplikasi E-Rekon :

  1. Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data SiAP secara mandiri
  2. Satker mengunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke web e-Rekon melalui jaringan internet, menggunakan user e-Rekon masing-masing
  3. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis
  4. Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi (data sama/tidak sama)
  5. Dalam hal hasil rekonsiliasi telah memadai, KPPN melakukan approval sehingga BAR dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan
  6. Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data SAIBA ke e-Rekon
  7. Setiap perubahan data yang diunggah ke e-Rekon memerlukan approval KPPN
  8. Tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah, E1

Status dalam E-Rekon :

  • ADK Tidak Standar = ADK yang diupload salah. Penyebabnya : ADK yang diupload bukan ADK kumulatif dan tidak berformat .zip;Periode ADK tidak sama dengan periode pilihan saat upload; Kode satker pada ADK tidak sama dengan kode satker User saat login pada web e-Rekon-LK
  • Proses SAI (Bawah) = ADK masuk pada antrian untuk tahap proses rekonsiliasi => Satker hanya bisa menunggu sampai status berubah
  • Cetak Excel Rekon = ADK masuk pada antrian untuk tahap proses pencetakan excel hasil rekonsiliasi
  • Menunggu Persetujuan BAR = BAR dan Hasil Rekonsiliasi sudah terbentuk => Menunggu proses verifikasi oleh KPPN
  • Menunggu TTD KPA = BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh KPPN. => Login dengan user level KPA untuk melakukan persetujuan BAR
  • Menunggu TTD Kasi Vera = Menunggu persetujuan dari Kepala Seksi Vera setelah diverifikasi terlebih dahulu
  • BAR SiapDidownload = BAR sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kasi Vera, siap untuk di download

Hasil Rekonsiliasi dan Reset BAR

  • Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokan data Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi PNBP, PNBP, Pengembalian PNBP, Pendapatan Pajak, Mutasi Uang Persediaan, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas pada BLU, dan Saldo Kas Lainnya dari  Hibah
  • Hasil Rekonsilias dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Satker dan KPPN secara elektronis

Kebijakan Penerbitan BAR :

 

Pengenaan Saksi :

Terhadap satker yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang telah ditetapkan (status menunggu TTD KPA), akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penerbitan SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara

Hits: 2726